uu no 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Pengertian menurut UU No. uu no 9 tahun 2010 tentang keprotokolan

UU no. online. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) s. . tentang itjen. Pengertian protokol menurut UU No. 5 Tahun 2010. 6 Tahun 1987. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut. 10/22/2010Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) lalu dikaitkan dengan Pasal 98 ayat (1) jo ayat (3) UU No. - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Keprotokolan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penagturannya. dlm upaya penyesuaian terhdp dinamika yg tumbuh dan berkembang dlm sistim ketatanegaraan, budaya, dan tradisi. explore. 9 Tahun 2010 1. UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan. 6 Tahun 1987. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan,dan PP No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987): Keprotokoleran adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan aturan dalam acara yang diatur secara kenegaraan atau formal. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; PP No. UU No. 18. d. Dalam melaksanakan tugas-tugas seperti disebutkan tadi, Petugas Protokol harus mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan yaitu “Undang-Undang No. tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025. UU No. UU Nomor 9 Tahun 2016. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 62/1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. struktur organisasi itjen; sekretariat; inspektorat iTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut: 1. 6 Ibid. Konsuler Peraturan Nasional • UU No. Dasar hukum PP 39 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Keprotokolan adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara. UU RI No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang . Tentang JDIH BMKG. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret. Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 4. diklatlinkeupemda@gmail. UU no 9 tahun 2010. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, di jelaskan bahwa tata upacara adalah aturan untuk. 6375, SIPUU. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. PP 39 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Keprotokolan. Demikianlah bunyi PP Pelaksanaan UU Keprotokolan setelah diubah PP 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Undang-Undang No 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Umum. Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. Dasar Hukum UU No. 478. UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: T. a. Data peraturan perundang-undangan - Courtesy of Cekhukum. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum keprotokolan; 2. 8 Tahun 1978. 56 Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan . 9 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Keprotokolan yaitu Pejabat Pemerintahan diartikan sebagai pejabat yang memiliki atau menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. 40 Tahun 2015 tentang keprotokolan Alokasi Waktu Kegiatan Pembelajaran (JP) 4 5 12 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 9: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan 2010. 3. 19 November 2010. UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; UU No. Pedoman Media Siber Bantuan & FAQ. pdf. UU no. KEPROTOKOLAN. Tata tempat seringkali disebut ‘preseance’ dalam bahasa Perancis, atau UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 56 Tahun 2019; PERPRES No. Pengertian menurut UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi. UU no 19 tahun 2004 e. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) ; 3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. pdf. A (Materi tentang syarat petugas protokol). Peraturan Pemerintah (PP). 8 Tahun 1978. 2010. 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM Asep Kurnia yang secara virtual membuka giat ini mengatakan peran protokol sangat vital hingga diatur dalam UU no 9 tahun 2010 dan Permenkumham no 31 tahun 2018. 1987. Dalam keprotokolan negara Republik Indonesia terdpat asas-asas yang mengatur keprotokolan yang harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman. 000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara,. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan,. Kali ini saya sharing-kan soal ruang lingkupnya. UU no 20 tahun 2003. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 20102010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Microsoft Word - UU 9 -2015 Author: user Created Date:3. Tidak ada komentar: Posting Komentar. Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 4. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, sekurang-kurangnya meliputi, kecuali Pembacaan Surat Keputusan Presiden tentang Satya Lancana Karya Satya. UU No. Undang-undang (UU) NO. Berita Terkini. 15 Tahun 2010: 2010: Tentang : Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan: 131: Peraturan Kepala BNPB No. UU no 20 tahun 2003 d. Multiple Choice. 190, TLN NO. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keprotokolan; Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN. Berita tentang mereka. Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35. UU No. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturanPengertian menurut UU No. UU no. Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan diundangkan belum ada produk hukum mengenai peraturan pelaksanaannya. Bentuk. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran. 2018/NO. Penerimaan tamu/audensi (dalam dan luar negeri) b. 8 Tahun 1987 akhirnya dicabut dengan diberlakukannya UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 1. UU no. Undang. UU no 8 tahun 2005. Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;. TENTANG. Belum Tersedia. Tata Penghormatan 57. 3 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum KPM UNIKOM dalamTahun 2016 Pasal 16 Ayat 2 huruf d tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran; bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran. ABSTRAK: Dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menunju penyelenggaraan pemerintah daerah yang produktif dan aman terhadap Covid-19, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) PP No. 38 Tahun. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian b. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Keprotokolan no 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 1990 tentang. 38 Tahun 2019 tentang Pelaksana UU No. rm tejo purnomo sh. 000 peraturan Indonesia lainnya disini!! Service. Forgot password. Tata tempat yang dimaksud adalah tata urutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan. UU no. go. e. d. 03. . Glosarium. Tematik. Telah jelas dalam UU No. TENTANG . Cari Anggota Parlemen Lumbung Peraturan; PAKWID ; Login/Registrasi; Langganan; Jelajahi; Cari ; Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2018. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 62 Tahun 1990; PP No. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat. Definisi: LN = Lembaran Negara. 9 Tahun 2010. Bagaimanakah pengertian keprotokolan menurut UU No. J. Yang mencakup: Tata Lokasi atau tempat, Tata Laksana Upacara,Pengertian Protokol, Protokoler, dan Keprotokolan. Undang-undang (UU) NO. mencabut: 1. PENGERTIAN PROTOKOLPENGERTIAN PROTOKOL pengertian keprotokolanpengertian keprotokolan secarasecara umumumum dapat diartikan sebagaidapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka mengaturkegiatan dalam rangka mengatur dandan atau mengurus tata kehidupan. 125, TLN NO. Senin, 26 Juli 2021. Login; Tema. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu. Judul. NOMOR 8 TAHUN 2010 . d j pp. azas. UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; PP No 34 Tahun 2006; PP No 15 Tahun 2010; PP No 69. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG HUB. 9 Tahun 2010, PP No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; g. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Dalam UU No 11 Tahun 2010 Kriteria dan Klasifikasi Cagar Budaya Diatur pada Pasal 5 s. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 58 Tahun 2005; PP No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan : Full Fasilitas ( Penginapan 4 Hari 3 Malam ) : @Rp. 9 /2010 tentang Keprotokolan: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan,. 9/2010 tentang Keprotokolan • UU No. Protokol yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah . Preparing. UU No 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan b. library. id – Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan PERTIMBANGAN Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan. Pengaturan Keprotokolan juga diperlukan terhadap lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan d. 8. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. Pasal 22 Bagian Perlengkapan,. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaanb. 5. pdf. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;. e. Pengaturan keprotokolan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan bertujuan untuk: a. BAB I . PP Nomor 56 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pengertian Protokol, Protokoler, dan Keprotokolan. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang disusun dalam pedoman keprotokolan universitas. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaiana. 9 Tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan,. UU no.